Muara Teweh (METROKalteng.com) – Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Barito Utara (Kab-Barut) yang terhimpun pada Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) menggeruduk Kantor Bupati Barut untuk menyampai aksi unjuk rasa dan berorasi di halaman Kantor Bupati Barut, Senin (27/02/2023).
Penyampaian aspirasi yang mereka gelar untuk menuntut kesejahteraan berupa kenaikan tunjangan kinerja. Diketahui bahwa anggota BPD se Barut berjumlah sebanyak 557 orang.
Senentara itu, koordinator penyampaian aspirasi, Supriadi mengatakan, maksud dan tujuan orasi ini dilakukan untuk meminta kepada pemerintah daerah adalah untuk kesejahteraan anggota BPD se Barut, tuntutan ini tidak lain untuk meminta kenaikan tunjangan kinerja sebesar Rp 500.000 dari nilai honor yang telah ada.
Lebih lanjut, Supriadi mengatakan, bahwa saat ini berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 25/2020 tunjangan BPD yakni Ketua sebesar Rp 1.250.000, wakil ketua sebesar Rp 1.050.000, sekretaris sebesar Rp 950.000 dan anggota sebesar Rp 900.000.
Jika dibandingkan untuk daerah lain seperti, Kabupaten Murung Raya, tunjangan Ketua BPD sebesar Rp 2.100.000, wakil ketua sebesar Rp 2.000.000, sekretaris Rp 1.800.000, dan anggota sebesar Rp 1.400.000.
Kemudian, di Kabupaten Barito Selatan tunjangan BPD juga lebih tinggi yakni ketua sebesar Rp1.850.000, wakil ketua sebesar Rp 1.615.000, sekretaris Rp1.500.000 dan anggota sebesar Rp1.200.000.
“Sehingga, tunjangan BPD di daerah lain sangat jauh dibandingkan dengan di Kabupaten Barut, jadi tuntutan kami ini hendaknya menjadi pertimbangan dan perhatian oleh pemerintah daerah Barut,” harapnya.
Jika tunjangan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka pihaknya akan meningkatkan kinerja di lapangan. Namun, lanjut dia, apabila tidak terpenuhi, maka pihaknya akan melakukan orasi kembali hingga tuntutan yang diusulkan mrndapat respon.
“Selain itu, kami juga berkomitmen, apabila tunjangan kami dinaikkan secara otomatis kinerja kami akan diperbaiki. Karena kami merasa ini merupakan tanggung jawab kami sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja pemerintahan pada tingkat desa,” ungkapya.
Karena kami juga memahami segala sesuatu di dalam pemerintah daerah bukan hanya memperhatikan BPD tentunya banyak aspek yang lainnya, namun kami juga meminta menjadi prioritas, sehingga kami mendapatkan kesejahteraan.
Sementara, Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra didampingi Kadis Sos PMD Barito Utara saat menghadapi ratusan anggota BPD yang melakukan orasi mengatakan bahwa pemerintah daerah selalu memperhatikan kesejahteraan anggota BPD.
“Setiap saya melakukan kunjungan kerja ke desa-desa, saya selalu memperhatikan anggota BPD,” ujar Sugianto Panala Putra.
Untuk tuntutan kenaikan tunjangan kinerja ini tidak bisa diputuskan oleh dirinya seorang, namun harus dikoordinasikan lagi dengan Bupati Barut, Sekda dan kepala perangkat daerah terkait.
Dikrtahui bahwa masalah tersebut terkait dengan aturan dan anggaran yang ada di Kabupaten Barut, sehingga dirinya meminta kepada seluruh anggota BPD agar diberikan waktu guna mempelajari aturan, berdiskusi guna pengambilan keputusan yang terbaik.
“Dalam permasalahan ini, jika anggota BPD terus memaksa kami harus memberikan keputusan pada hari ini, terus terang saya tidak mungkin merespon, karena kami harus mempelajari terlebih dahulu regulasi terkait dengan masalah anggaran,” tukasnya.
Kemudian, ketua Abpednas dan koordinator aksi melakukan diskusi tertutup di ruang kerjanya. Usai berdiskusi, Supriadi mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada pemerintah daerah selama 10 hari untuk memutuskan masalah tuntutan yang disampaikan.
“Berhubung Bupati dan sekda tidak ada ditempat, maka kami memberikan waktu selama 10 hari harus sudah ada keputusan,bjika nantinya tidak ada jawaban, maka kami akan melakukan aksi kembali,”ujarnya.(Uzi)
