Buntok, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahun 2020 dengan Sekretaris Daerah, DSPMD, BPKAD, Kecamatan, Inspektorat, PDAM Tirta Barito, Dinas Kesehatan dan RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan, di ruang rapat komisi gabungan DPRD Barsel, Senin (12/10/2020).
Ketua DPRD Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, MM usai rapat tesebut kepada awak media mengatakan, bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) dalam pencairan dana Desa dan DD birokrasinya terlalu panjang, banyak meja yang dilewati, sehingga terbuka celah untuk melakukan pungli.
Lanjut dia, pencairan dana desa dan dd tersebut agar disederhanakan akan tetapi proses pencairan tetap jalan, seperti pak Presiden Jokowi Widodo bilang ijin kebun tidak perlu bertemu langsung dengan orangnya, ijinnya tetap dikeluarkan.
“Selanjutanya terkait pungli pihak DPRD membuat surat meminta kepada Inspektorat agar melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) pada DSPMD, apakah dugaan pungli itu benar adanya,” ujar Farid.
Kemudian terkait dengan aturan PDAM Tirta Barito Barsel antaralain aturan pengembangan pola karir pegawai PDAM setempat, mereka mengikuti perda bahwa direktur berhak mengangkat dan memberhentikan, sementara distruktur PDAM disitukan ada staf, kasubsi, kasi, kabid dan kabag, untuk meniti kesemua jejang tersebut harus ada reward and punishment yang mengaturnya, jangan semau gue begitu ada kamarahan.
Dengan adanya itu, pihak DPRD meminta kepada Direktur PDAM membuat peraturan tersendiri sebagai penjabaran dari Perda tentang pola pengembangan SDM, pola jenjang karir yang memuat reward and punishment, agar semua karywan bisa menikmati dan sejahtera,” tegas Farid.
Ia meneruskan, bahwa pelayanan RSUD jararaga Sasameh Buntok dan pelayanan Dinas Kesehatan Barsel, pelayanan Dinas Kesehatan dalam hal ini penepatan tenaga medis disetiap desa dan kecamatan, penepatan teraebut kurang merata dan banyak keluhan dari msyarakat, jadi kita minta ucap Farid agar diratakan, sehingga setiap pustu harus ada orangnya dan aktif. Kemudian kita minta juga tadi agar pihak dinas kesehatan lebih meningkatkan penanganan Covid – 19 dan pengadaan maskes sehingga dapat dibagikan ke masyarakat secara gratis.
Selanjutnya kata Farid, Direktur RSUD Jaraga Sasameh mengatakan bahwa mesin HD untuk cuci darah mengatasi gagal ginjal yang ada tersebut sudah tidak ada lagi dan rumah sakit selalu menutupi kerugian yang terjadi, terang Farid.
“Pihak Rumah Sakit tidak boleh perpikiran seperti itu, kalau pungsi pelayanan kepada masyarakat tidak perlu memikirkan untung dan ruginya, yang penting pelayanan kepada masyarakat kita utamakan,” ujar Farid.
Jadi pihak DPRD Barsel meminta agar pola berpikirnya pihak rumah sakit harus diperbaikai, mindsetnya yang harus diperbaiki.
Adapun masalah pelayanan terhadap BPJS, ditempat kita ini bukan rahasia umum lagi banyak masyarakat miskin dan yang tidak memiliki BPJS, terutama BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah, pertama masyarakat miskin melebihi banyaknya kuota yang ada, kedua pembagian BPJS nya tidak ada yang benar.
Oleh karena itu kami meminta kepada pihak rumah sakit agar tetap diberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat terkhusus masyarakat miskin dan belum mempunyai BPJS, berilah mereka kemudahan jangan malah sebaliknya, urusan siapa yang membayarnya tolong pihak rumah sakit pikirkan bersama pemerinta daerah.
“Kita pihak dari DPRD Kabupaten Barito Selatan selalu siapa mendukung kalau perlu biaya atau duit bicarakan di anggaran APBD, selama itu untuk kebutuhan masyarakat Barito Selatan,” pungkas Ketua DPRD Barsel, Farid Yusran (Son).
