Buntok, METROKalteng.com) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Selatan tentang Protokol Kesehatan (Prokes) masuk dalam prioritas legislasi pada tahun 2021. Demikiab dikatakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barsel, Hermanes seusai mengikuti rapat koordinasi yang dilakukan DPRD Barsel dengan Pemerintah Daerah setempat, Kamis (2/9/2021). Disebutkannya, Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD
Buntok, (METROKalteng.com) – Majunya pembangunan daerah dibuktikan dengan majunya infrastruktur, oleh sebab itu, Pemerintah Daerah (Barsel) agar terus memprioritaskan pembangunan bidang infrastruktur pada setiap tahunnya. Demikian yang dikatakan Ketua Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya, SE saat dibincangi wartawan di kediamannya, Kamis (12/8/2021) kemarin. Legislator dapil II Barsel itu berharap, supaya pihak terkait serius menjalankan
Buntok (METROKalteng.com) – Anggota DPRD dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barsel Hj. Nyimas Artika SE, dalam memantau harga sembilan bahan pokok (Sembako) di Pasar, terutama di pasar sayur ikan (saik) dan Plaza Kota Buntok. Legislator Dari Komisi II ini, meminta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM setempat untuk lebih proaktif.
Buntok, (METROKalteng.com) – Kabar duka dari salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dimana, Wakil Ketua I DPRD, Alm. H Mochammad Yusuf Kalem telah berpulang ke Rahmatullah, pada hari ini Selasa (3/8/2021) sekitar pukul 21.50 WIB. Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran saat di konfirmasi oleh
Buntok, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama eksekutif menyusun jadwal kegiatan dewan pada bulan Agustus 2021. Ketua DPRD Barsel, HM. Farid Yusran, MM kepada awak media mengatakan, terkait penyusunan jadwal kegiatan dilakukan per bulan, karena saat ini suasana pandemi Covid-19 masih
Buntok, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna Ke- 7 dengan agenda persetujuan bersama Bupati Barsel dan DPRD Barsel terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 dan penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Barsel masa persidangan II tahun 2021 pada
Buntok, (Metrokalteng.com) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) meminta agar pihak eksekutif menghindari terjadinya penumpukan anggaran di akhir tahun. Dikatakan Anggota Komisi I DPRD Barsel, Putri Siti Rohmawati “Sebab jika terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun, maka semua program peningkatan pembangunan daerah akan menjadi terhambat,” katanya Rabu, (21/7/2021). Politisi
Buntok, (METROKalteng.com) – Komisi I DPRD Barsel H. Raden Sudarto SH, meminta adanya kebersamaan dalam mengawasi jalannya pembangunan daerah, sehingga diyakini pembangunan bisa betul-betul dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat baik di tahun 2021 dan tahun selanjutnya. Dari itu, Wakil Rakyat Dapil I Barsel tersebut meminta peranan insan pers yang juga bernaung di dalam lembaga atau
Buntok (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) bersama tim anggaran Pemerintah Daerah, menggelar rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Anggaran (Banggar) bertempat di ruang gabungan komisi, Kamis (15/7/2021). Rapat dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I
Buntok, (METROKalteng.com) – Dua dari lima Fraksi di DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menyoroti terlambatnya pelaksanaan refocusing anggaran dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 oleh eksekutif. Hal tersebut disampaikan fraksi PDI-Perjuangan dan fraksi NasDem Pembangunan Berkarya (NPB) dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati