Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab – Barut), kini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 kalinya secara berturt-turut, Selasa (2/7/2024).
Opini WTP tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barut Tahun Anggaran 2023. Penyerahan LHP BPK RI ini dilaksanakan bertempat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya.
Ketua DPRD Kabupaten Barut, Ir Hj Mery Rukaini, berharap dengan adanya pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalteng ini, pengelolaan keuangan di Kabupaten Barut dapat menjadi atensi dan lebih transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan atau regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .
“Karena kami telah menerima LHP Tahun Anggaran 2023, kami akan mempelajari hasil pemeriksaan ini dengan seksama dan menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Ketua DPRD Barut, Hj Mery Rukaini usai menerima LHP LKPD Barut tahun anggaran 2023 di kantor BPK Perwakilan Kalteng, Selasa (2/7/2024).
Disebutkannya, kami bersama Pemkab Barito Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Barito Utara agar menjadi lebih baik lagi di masa yang mendatang.
“Untuk itu, diharapkan kepada saudara Pj Bupati Barut bersama DPRD Kabupaten Barut secepatnya kembali ke Muara Teweh untuk kita bahas hal-hal yang menjadi temuan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang akurat,” tutur Ketua Dewan Barut, Hj Mery Rukaini.(Uzi/Diskominfo)
