Muara Teweh, (METROKalteng.com) – DPRD Kabupaten Barito Utara (Kab-Barut) dalam penyampaian rekomendasi DPRD, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2020, mengungkapkam banyak permasalahan terkait masalah pengelolaan pasar yang ada di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini mengungkapkan bahwa pengelolaan pasar yang ada di kota Muara Teweh belum dikelola dan terbina dengan baik, sehingga efeknya pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah dan lapak-lapak pasar masib banyak yang disewakan.
“Rekomendasi dewan agar dinas terkait memperhatikan dan mengelolanya dengan baik,” kata Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, kepakn kemarin.
DPRD Barut menyoroti terkait bangunan pasar yang belum difungsikan di beberapa tempat, baik di dalam kota maupun di beberapa desa, sehingga bangunan terkesan mubazir ,karena tidak difungsikan.
Terutama pasar pendopo yang tidak dioperasionalkan, menurut dewan sangat mengganggu keadaan lalu lintas. “Agar bangunam pasar itu segera difungsikan sesuai dengan waktu membuat perencanaan jangan hanya bisa membuat rencana tapi realisasinya tidak jelas,sehingga kinerja aparatur yang menangani pasar perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Barut DPRD juga menekankan perlu adanya penertiban terhadap pasar dermaga dan Pasar ipu. “Pasar dermaga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sementara untuk pasar Ipu kondisinya terlihat kumuh,” tegas Ketua DPRD dalam Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Barut H Nadalsyah.(Uzi)