Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Barito Utara sampaikan pemandangan umum terahdap terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2021 bertempat di gedung DPRD setempat, Senin (23/11/2020). Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan diserahkan Sunario kepada pimpinan sidang. Karena Fraksi PDI Perjuangan, APBD Kabupaten Barut pada tahun 2021 memiliki peranan strategis untuk melaksanakan
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengikuti rapat paripurna dalam rangka penetapan program pembentukan peratauran daerah (Propemperda) tahun 2021, di gedung DPRD jalan Ahmad Yani Muara Teweh, Senin (23/11/2020). Rangkaian rapat tersebut, turut hadir, Wakil Bupati Barut, Sugianto Panala Putra, Sekda Barito Utara, Ir H Jainal Abidin, unsur FKPD, kepala perangkat
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Dalam rapat kegiatan paripurna pada penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2021, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ajukan empat pertanyaan ke pihak eksekutif. Dalam penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD diserahkan juru bicara Fraksi PKB Suhendra kepada pimpinan rapat paripurna, Hj Mery Rukaini, Senin (23/11/2020) di
MuaraTeweh, (METROKalteng.com) – Fraksi Amanat Rakyat karya Sejahtera (F-ARKS) DPRD Barito Utara dalam memaparkan pemandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2021 yaitu memaparkan sejumlah agenda untuk menjadi bahan perhatian Pemerintah Kabupaten Barut. “Guna terwujudnya masyarakat Barut yang religius, mandiri dan sejahtera melalui percepatan peningkatan pembangunan, peningkatan infrastruktur melalui sektor pekerjaan umum
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Penarikan retribusi Jasa Umum adalah merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab-Barut) yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang juga dapat dinikmati dan dirasakan oleh wajib pajak untuk pribadi dan juga bagi badan usaha. “Dalamnupaya untuk peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang termasuk dalam APBD. Retribusi terkumpul nantinya
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Barito Utara sampaikan pemandangan umum terahdap terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2021, di gedung DPRD setempat, Senin (23/11/2020). Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan diserahkan Sunario kepada pimpinan sidang. “Untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Barut pada tahun anggaran 2021 tentunya banyak mengalami perubahan, karena dengan
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – DPRD Barut megelar Rapat paripurna II dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sekaligus Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2021 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (23/11/2020).
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar rapat koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)Tahun 2021, bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Barito Utara, Jum’at (13/11/2020). Dalam rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Permana Setiawan didampingi Anggota DPRD dan juga dihadiri Asisten I
MuaraTeweh, (METROKalteng.com) – DPRD Kabupaten Barito Utara (Kab-Barut) gelar rapat dalam rangka audensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Kalimantan Tengah (Kalteng) dilanjutkan dengan Konsultasi Publik Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Barito Utara tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di ruang sidang paripurna DPRD, Kamis (12/11/2020) kemarin.
Muara Teweh, (METROKalteng.com)- Parlemen Kabupaten Barito Utara (Barut) menerima rombongan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka studi banding terkait pembuatan rancangan peraturan daerah (Perda) penanganan Covid-19, Rabu (21/10/20230). Wakil Ketua I DPRD HSU, Mawardi menyampaikan, bahwa DPRD HSU saat ini sedang tahap pembahasan pembuatan Perda. Karena rancangan
