Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Kecamatan Lahei Barat berlangsung di Aula Iya Mulik Bengkang Turan, Kantor Kecamatan Lahei Barat, pada Senin (17/2/2025).
Acara ini secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Utara, Eveready Noor. Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, beserta anggota DPRD lainnya seperti Ardianto, Patih Herman AB, Hj Sri Neni Trianawati, Naruk Saritani, H Suparjan Efendi, dan Rujana Anggraini, serta kepala perangkat daerah, unsur tripika, dan undangan lainnya.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lahei Barat.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat vital dalam mempercepat pembangunan daerah.
“Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lahei Barat memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur jalan dan pasokan listrik. Kami mengimbau agar semua pihak dapat bekerja sama, baik dari pemerintah daerah maupun sektor usaha, untuk mendukung percepatan pembangunan yang lebih merata,” ujar Hj Henny Rosgiaty Rusli.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara ini juga menambahkan bahwa dalam forum Musrenbang ini, diharapkan tercapai kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan, serta keterbatasan anggaran yang ada.
Dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang baik, diharapkan usulan-usulan prioritas yang disampaikan oleh Kecamatan Lahei Barat dapat terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun yang akan datang demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Kecamatan Lahei Barat memaparkan sejumlah usulan prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Usulan prioritas yang disampaikan meliputi pembangunan jalan, pagar Puskesmas, pagar sekolah, pagar lapangan bola, serta pagar kantor Camat.
Selain itu, ada juga usulan pembangunan pelabuhan desa, tribun, gedung olahraga (GOR), rumah dinas guru, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, turap, dan pengaspalan jalan.
Sementara itu, untuk rehabilitasi, usulan yang diajukan termasuk rehab Puskesmas, Pustu, jalan, jembatan, pagar dan plafon sekolah, rumah dinas perawat, gedung, serta peremajaan jaringan listrik. Pengadaan yang diusulkan meliputi bibit coklat dan mobil dinas.
Dalam sesi diskusi, beberapa isu dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Lahei Barat juga disampaikan, antara lain kondisi jalan poros kecamatan yang belum mantap, khususnya ruas Nihan Hilir, serta hampir semua jembatan semi permanen yang rusak.
Kemudian, pasokan listrik dari PLN juga menjadi masalah, dengan Karamuan yang belum teraliri listrik sama sekali. Di beberapa desa, masih terdapat blankspot sinyal, sementara mayoritas masyarakat bertani dengan harga komoditas karet yang cenderung turun. Beberapa warga juga terlibat dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) disejumlah lokasi. (Uzi)
