Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Tujuh fraksi pendukung dewan sampaikan pandangan umum terkait pengajuan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengahtahun tahun 2023 di ruang rapat DPRD, Rabu (9/11/2022). Rapat paripurna di pipimpin Wakil Ketua Ariantho S Muler didampingi Ketua DPRD Nur
Legislatif
Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Tujuh fraksi pendukung dewan sampaikan pandangan umum terkait pengajuan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 di ruang rapat DPRD. Dari tujuh fraksi pendukung dewan tersebut yakni dari partai Golongan Karya, Partai Indonesia Bangkit, Partai
Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala daerah atas Pengajuan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2023, Selasa (8/11/2022). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nur Sulistio didampingi Wakil Ketua I
Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur sampaikan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah. Keputusan itu disampaikan pada saat rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Bartim. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bartim, Depe,
Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), sampaikan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah. Keputusan itu disampaikan pada saat rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD setempat, Selasa (08/11/2022). Hadir dalam rapat tersebut, Sekda Bartim, Panahan Moetar, Plt
Buntok, (METROKalteng.com) – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Farid Yusran mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mendatang akan selesai pada November 2022. “Kami sudah mengatur pembahasan lebih lanjut tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2023,” katanya usai memimpin rapat Badan Pengkajian (Banmus) DPRD, Senin. Menurut Farid Yusran, pembahasan rancangan peraturan
Buntok, (METROKalteng.com) – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Nurul Hikmah, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik program promosi produk unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM). “Agar masyarakat terutama para pelaku IKM dan UKM ini bisa menangkap dengan baik program pemerintah tersebut,” ucap Nurul, Senin (31/10/2022). Menurut wakil
Buntok, (METROKalteng.com) – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan HM Farid Yusran menginginkan agar anggota panwaslu kelurahan setempat terus mensosialisasikan aturan pemilu kepada masyarakat. “Panwaslu kecamatan yang baru dilantik ini diharapkan mampu mensosialisasikan hak dan kewajiban masyarakat serta larangan dan sanksinya,” kata Farid Yusran di Buntok, Minggu. Ia berharap agar Jalan Panwaslu terus mensosialisasikan aturan pemilu
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Fraksi pendukung DPRD Barito Utara, mempertanyakan turunnya target Pendaptan Asli Daerah (PAD) pada ABPD tahun 2023. “Sub pajak daerah dan retribusi apa saja yang mengalami penurunan, dan langkah apa yang sudah dan akan diambil untuk mencegah kebocoran PAD,” kata Suhendra, ketika membacakan pemandangan umum Fraksi PKB pada rapat paripurna, terkait Rancangan
Buntok, (METROKalteng.com) – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah Raden Sudarto telah meminta unit organisasi daerah, khususnya unit terkait kesehatan, untuk menginventarisasi gedung-gedung yang kondisinya rusak di sejumlah desa. “Beberapa waktu lalu, saat membahas pendalaman Kebijakan Umum Prioritas Batas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kami meminta instansi terkait untuk menginventarisasi Pustu dan Poskesdes yang rusak,” katanya