Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng) menyaampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) tahun anggaran 2019 dalam kegiatan rapat paripurna DPRD Barut, Kamis (09/04/2020) di gedung DPRD. Rangkaian kegiatan penyampaian LKPj didasari dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Dan sesuai ketentuan UU No 23/2004 tentang
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pemerintah kabupaten Barito Utara (Barut) dan DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), hal tesebut dilakukan guna pencegahan menyebarnya Virus Covid-19 dengan melibatkan tokoh agama serta membahas pelaksanaan ibadah selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah. Rangkaian kegiatan Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Barut, Ir Hj Mery Rukaini, didampingi oleh Sekda Barito Utara
Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Untuk dapat fokus dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19. Parlemen Bartim gunakan anggaran dari dana Bimbingan teknik (Bimtek) guna penanganan Coronavirus (Covid-19). Tanggap darurat, para wakil rakyat ambil langkah atas dampak wabah Covid-19, para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah, smbil sikap dan berjuang untuk memerangi
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Ketua DPRD Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), Hj Mery Rukaini yang dikawal oleh lima anggota parlemen Kabupaten Barut berkenan untuk bertandang ke posko Covid-19 yang berada di Desa Tambaba Kecamatan Gunung Purei. Keberadaan Posko ini berada di Desa Tambaba yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Ketua DPRD Hj
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Selain Posko Jalur Darat Kandui, Jalur Air Pelabuhan dan Jalur Udara Bandara serta Posko Lemo dan Benangin, di Kecamatan Gunung Purei yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur didirikan Posko Covid-19. Posko yang didirikan atas inisiatif Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Puskesmas untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona di Kabupaten Barito
Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Perubahan status Zona Merah yang ditetapkan Pemerintah kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait perkembangan Coronavirus (Covid-19) setelah 1 warga Ampah Kota yang sebelumnya berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kini dinyatakan Positif. Hal tersebut menjadi perhatian khusus di tengah-tengah masyarakat, sehingga dilakukan Conference Pers secara online
Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Kalangan anggota dewan tetap melakukan pengawalan aspirasi masyarakat terhadap skala pembangunan prioritas yang disampaikan masyarakat melalui reses yang telah dilakukan dewan di 10 kecamatan berapa waktu lalu. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Barito Timur, Depe mengatakan bahwa hasil reses yang disampaikan kepada pihak legislatif saat Musrenbang
Muara Teweh, METROKalteng.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Barito Utara (DPC PKS Barut) menyalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh, Minggu (29/032020). “Tentu dengan adanya sarana APD ini kami berikan untuk membantu tenaga medis yang ada di RSUD Muara Teweh dalam upaya
Muara Teweh, METROKalteng.com) – Hari Jumat (27/03/2020) sekitar pukul 03.00 WIB Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Barito Utara, Permana Setiawan yang dikawal oleh sejumlah anggota Parlement Barut, yakni, Wardatun Nur Jamilah melakukan peninjauan terhadap Posko di wilayah Puskesmas Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barut. Rangkaian kegiatan peninjauaa Waket I DPRD Permana dan Wardathun Nur
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Enam fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) sampaikan pandangan umum terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Raperda) pada saat rapat paripurna DPRD di ruang sidang DPRD Barut, Senin lalu. Tiga raperda dimaksud yakni raperda Kawasan Tanpa Rokok, raperda pengelolaan barang milik daerah dan raperda perubahan kedua atas Perda no 8/2011 terkait
