Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Perwakilan Masyarakat Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan aspirasi yaitu 14 poin Evaluasi/Penilaian terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bartim atas kinerjanya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bartim dan Pemda Bartim di ruang rapat paripurna DPRD Bartim, Senin (22/02/2021).
Pada rapat yang dipimpin langsungan oleh Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio didampingi Wakil Ketua I DPRD Bartim, Ariantho S Muler dan Wakil Ketua II Depe, SE dan diikuti anggota DPRD lainnya serta Sekretaris Daerah (sekda) Bartim, Asisten I, II, dan III serta beberapa kepala SOPD terkait dan masyarakat serta undangan lainnya, perwakilan Masyarakat Kabupaten Barito Timur menyampaikan 14 poin Evaluasi/Penilaian yakni:
1. Penyerapan anggaran APBD dalam kurun waktu 7 tahun dari 2013 s/d 2020 kepemerintahan Bupati Bartim terbukti kurang lebih Rp 500 M silpa negatif.
2. Tiga tahun berturut-turut Kabupaten Barito Timur mendapatkan sertifikat WTP adalah sebuah rekayasa administrasi agar bupati mendapatkan insentif kinerja.
3. Terbukti pembangunan insfrastruktur di segala bidang dinilai mangkrak.
4. Terbukti tidak adanya upaya menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD (3 tahun minus), PAD paling rendah se kabupaten provinsi kalimantan tengah (14 kabupaten).
5. Tidak ada upaya penciptaan lapangan kerja di segala bidang.
6. Ketidakmampuan dalam mengelola kepegawaian daerah atau ASN.
7. Tidak adanya laporan pertanggung jawaban dana CSR dari seluruh perusahaan tambang batu bara yang ada di Barito Timur.
8. Tidak adanya perhatian pemerintah dalam membantu memfasilitasi masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit terkait masalah plasma.
9. Lambatnya penanganan bantuan dari dana covid-19.
10. Tidak adanya tindakan perhatian dari pemerintah atas banyaknya warga masyarakat Bartim yang mengalami PHK tanpa pesangon.
11. Nepotisme meningkat di segala bidang.
12. Sosial Politik.
13. Pemindahan dana daerah atau APBD dari satu bank ke bank lain guna upaya mendapatkan bunga besar bawah tangan.
14. Tidak diurusnya tapal batas antara kabupaten sehingga menyulitkan warga untuk memperoleh keabsahan aset tanah dan lain sebagainya.
Budiono yang didampingi oleh Jumudi selaku perwakilan masyarakat menyebutkan, apa yang terjadi di masyarakat, baik keadaan yang terjadi maupun permasalahan dan program pemerintah daerah apakah sudah tercapai atau belum, jadi kita memberikan masukan akan hal tersebut, ujar Budiono.
Menurut Budiono, sebagai contoh dari program tersebut salah satunya seperti program terhadap pemberdayaan masyarakat, tidak bisa segampang itu untuk dijalankan. “Sebelum dan sesudahnya harus perlu ada pendamping agar hal tersebut berhasil, seperti tenaga profesional terhadap suatu program, jadi kita memberikan masukan itu menurut dari hasil yang kita lihat dilapangan,” tegasnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga berterima kasih kepada DPRD Bartim yang sudah menerima secara terbuka dan mensuport dengan baik, serta menyambut baik apa yang kita sampaikan. “Mudah-mudahan apa yang belum terlealisai dan belum tercapai agar pihak pemerintah daerah bisa dengan cepat merealisasi dan memperbaikinya untuk kedepan,” pungkasnya. (Son)
