Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ade Iwan Ruswana memberikan dukungam penuh kepada para kepala daerah yang telah menyampaikan Lapoaran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audit sebelum tanggal waktu yang telah ditentukan yakni 31 Maret 2019 mendatang, karena Pemkab Barut senantiasa aktif dalam upaya meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan laporan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
“Sudah ada tiga Kabupaten yang ada di Kalteng dan menyerahkan LKPD saat ini dalam capaian opini sampai dengan LKPD tahun anggaran 2018 meraih hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Barito Utara dan Kotawaringin Barat telah 5 kamendapat WTP sedangkan Barito Timur 3 kali,” kata Kepala BPK RI Kalteng Ade Iwan Ruswana.
Pihak BPK RI perwakilan Kalteng menyoroti terkait tata kelola aset di Pemerintah Daerah, namun diendus masih adanya aset yang belum terdata secara lengkap, kwmudian Ade juga menyoroti pertanggungjawaban Dana BOS. Hal ini bisa terjadi karena lokasi sekolah atau hanya satu orang yang mengelola dana BOS. Sehingga terkait pelaporan administrasi sering terhambat.
sehingga dengan demikian Ade meminta kepada Pemerintah Daerah agar dalam memeriksa laporan BUMD adalah akuntan publik yang kredibel dalam bentuk pengadaan barang dan jasa untuk tahun kedepannya.
“Karena terkait dengan pengadaan barang dan jasa jangan sampai ada unsur fiktif, karena mempengaruhi aset dan juga penilaian Opini dam belanja modal yang digunakan hendaknya harus sepadan dengan hasil yang dikeluarkan,” tukas Ade Iwan Rusnawa.
Untuk itu, Kepala BPK RI Kalteng sangat optimistis dengan laporan keuangan ketiga kabupaten ini yakni Bariut, Kobar dan Kotim, lantaran sudah lima kali berturut-turut mendapat opini WTP. “Kalau sudah lima kali, itu artinya masalahnya semakin berkurang. Itu yang memungkinkan bisa mendapat WTP keenam, kalinua ” ujar dia. .
Kendatipun demikian, tidak menutup kemungkinam adanya godaan terhadap para pejabat daerah atau kepala dinas yang bisa menggagalkan upaya mendapatkan WTP keenam kalinya.
Selain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur dan Kotawaringin Barat juga menyerahkan laporan keuangan daerahnya masing-masing yang ditandai Penandatanganan dan penyerahan LKPD (Unaudited) tahun 2019 oleh masing-masing daerah kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana.(Uzi)