Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Bupati Barito Utara H Nadalsyah merasa kecewa dengan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah PLN yang juga dihadiri anggota Komisi VII DPR RI Ir Willy M Yoseph beberapa waktu lalu di gedung DPRD Barut.
“Terkait reses, yang dihadiri anggota DPR RI Komisi VII, bapak Willy M Yoseph, kemarin mengadakan RDP dengan DPRD Barut terkait masalah kelistrikan, dan saya selaku Bupati Barut agak kecewa sedikit atas pernyataan yang disampaikannya,” sebut Bupati Nadalsyah kepada awak media usai pencanangan Desa Sadar Kerukunan, di Desa Hajak, Kamis (10/8/2023).
Terus terang, kata Nadalsyah, apa yang ditandatangani dan disepakati itu merupakan usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2022, dan bukan dari hasil reses pada hari itu.
“Tidak mungkin, kemarin tandatangan hasil resesnya, hari ini ada pembangunannya, kan tidak mungkin. Dan ini sudah berjalan, dimana sembilan desa tersebut sudah ada dipasang tiang listrik,” tegas Nadalsyah.
Kenapa kata Nadalsyah di RDP tersebut ada kesepakatan bahwa 9 desa tersebut sudah di aliri listrik, padahal itu merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022.
Adapun sembilan desa yang pada tahun ini akan dialiri listrik yaitu di wilayah Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Teweh Baru yaitu, Desa Jamut, Liju, Sei Liju, Mampuak I, Mampuak II, Sampirang I, Desa Sikui, Panaen dan Sabuh.
“Jangan sampai apa yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, dan kalau reses cari inovasi-inovasi apa yang bisa membantu Pemerintah Daerah, bukan istilahnya mendorong yang sudah diusulkan oleh Pemkab Barito Utara,” tegas H Nadalsyah.
Lebih lanjut bupati yang akrab disapa H Koyem ini, seperti kelangkaan Gas LPG 3 Kg, apa tindakan dari Komisi VII DPR RI yang khusus membidangi itu. Cari jalan keluarnya, kalau operasi pasar, kita juga sudah melaksanakan operasi pasar.
“Jika kalau melaksanakan reses di daerah, cari inovasi yang bisa membantu Pemerintah Daerah, bagaimana ketidakmampuan daerah agar dibantu dan ditopang pusat untuk bisa istilahnya seperti kelangkaan Gas LPG 3 Kg ini,” tandas H Nadalsyah.
Katena Pemkab Barut ujar H Nadalsyah lagi tidak diam terhadap kelangkaan dan mahalnya harga Gas LPG 3 Kg maupun kelangkaan kelistrikan bagi desa-desa di daerah ini. “Pemkab Barut akan terus berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Barut,” tutupnya.(Uzi)
