Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pelabuhan daerah (Pelda) yang berada diarea disekitar lokasi Water Front City (WFC) akan dilakukan renovasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Barut dengan pagu anggaran sebesar Rp 200 Juta pada tahun 2022 ini.
Pelabuhan bongkar muat yang juga untuk bersandar berbagai kendaraan air yang juga digunakan untuk bongkar muat barang hingga menghasilakan PAD sebesar Rp 5,3 miliyar pada tahun 2021 lalu
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barut, H Fery Kusmiadi didampingi Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Penyeberangan (PSP) pada Dinas Perhubungan, Rizalfi mengatakan, untuk tahun ini Dinas Perhubungan mendapatkan anggaran dana sebesar Rp200 juta untuk rehab pelabuhan daerah sekaligus untuk perencanaan.
“Dengan demikian,bahwa Dinas Perhubungan mendapatkan anggaran dana sebesar Rp 200 juta sekaligus untuk perencanaan pelabuhan,” kata Kadis Perhubungan didampingi Kabid PSP Rizalfi Kamis (6/1/2022) di Muara Teweh.
Sedangkan untuk angkutan kayu log, sumbangan dari pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Bar untuk pembuatan pelabuhan dapat bantuan dari perusahaan Mitra Barito grup.
Dikatakannya, untuk penambahan rehab pelabuhan daerah di depan Hotel Pasifik akan dilaksanakan pada triwulan ke II. “Rehabnya akan kita laksanakan pada triwulan ke II, jumlah kayu log yang disumbangkan sebanyak 12 batang dari PT Mitra Barito, ” ungkap Rizalfi.
Lebih lanjut Kabid PSP menyebutkan, untuk pembuatan pelabunan ini ada beberapa tempat yang akan dilaksanakan pembuatan pelabuhan diantaranya yaitu pada Pelabuhan Daerah depan Hotel pasifik dan di Kecamatan Gunung Purei,Lampeong.
“Sedangkan untuk Lampeong nantinya ada proyek pengadaan dengan alokasi anggaran sekitar Rp45 juta, apakah itu lanting atau tangga melalui dana aspirasi yang dititipkan dikita, apakah kita akan bekerjasama dengan Dinas PUPR dengan dana segitu, kita lihat saja nanti,” ucapnya.
Dikatakan Rizalfi lagi, untuk pelabuhan Pendopo ada perencanaan dengan anggaran dana sebesar Rp 100 juta. “Kalau saja perencanaan kita kemarin lolos, kita akan mendapatkan dana sebesar Rp 5 milyiar dari Pusat, tapi perencanaan kita tidak ada yang akhirnya dihapus.
Dikatakannya, bahwa pelabuhan di daerah pasar PBB tepatnya berada di jalan Akasia, Dinas Perhubungan tidak memiliki aset, karena hanya ada jalan cor rigit jalan pada pelabuhan pasar PBB, sedangkan keberadaan pelabuhan PBB merupakan aset daerah yang telah dihapus karena sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan. “Pelabuhan yang sudah dihapus asetnya dititipkan dipasar PBB pada saat ini dikelola warga,” ujarnya.(Uzi)