Muara Teweh, (METROKalteng.com) – masifnya pergerakan transformasi digital yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Barito Utara (Barut) yang cukup mendapat perhatian dari beberapa kabupaten dari provinsi bertetangga Kalimantan Selatan. Salah satu alasan utamanya adalah kesamaan permasalahan yang terjadi dalam menghadapi proses digitalisasi yang saat ini menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan dalam menjalankan birorasi.
Kunjungan yang digelar DPRD Hulu Sungai Selatan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, bersama rombongan, ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan H. Akhmad Fahmi, SE mengatakan alasan kedatangan adalah untuk mengetahui lebih dalam dan konkrit langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Barut, khususnya Diskominfosandi dalam menjalankan proses digitalisasi di era terkini.
Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut H. Akhmad Fahmi, SE, telah mendorong pemerintah menuju transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Sehingga seluruh pemerintah daerah berlomba-lomba menuju pencapaian tersebut tentunya dengan melakukan berbagai inovasi seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Barut.
Sementata Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan ini mengatakan bahwa Barut telah berhasil melaksanakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan baik.
“Kenapa sebabnya kita nggak ke Banjarmasin, karena saya lihat kita memiliki kesamaan problem topografi dalam mengentaskan titik blankspot internet desa. Dan Barut tampaknya berhasil mengentaskan problem tersebut”, ungkap H. Fahmi panggilan akrab beliau.
Kepala Dinas Kominfosandi Baruy, H. Mochamad Ikhsan, AKS yang didampingi kepala bidang e-Government, Dr. Munawar Khalil, ST, MT mengatakan menyambut baik kedatangan rombongan dari DPRD Hulu Sungai Selatan.
“Keterlibatan seluruh komponen terutama DPRD Hulu Sungai Selatan, adalah untuk mendorong pemerintah falam melaksanakan digitalisasi ini termasuk kunci utama. Karena kalau jalan masing-masing prosesnya akan semakin sulit”, tandas Mochamad Ikhsan.
Disamping ingin mengetahui proses, teknis, dan bentuk kerjasama dengan operator internet service provider (ISP) yang mengelola internet desa, DPRD Hulu Sungai Selatan juga menanyakan proses penganggaran yang dilakukan. Sebab anggaran adalah komponen utama dalam melaksanakan proses digitalisasi. Paradigma anggaran infrastruktur yang selama ini berfokus kepada bangunan, jalan, dan jembatan telah bergeser ke infrastruktur internet dan digital.
“Saya akan meminta Dinas Kominfo Hulu Sungai Selatan segera datang ke Dinas Kominfosandi Barut untuk teknis selanjutnya. Mengenai anggaran tentu kami dari DPRD akan dorong dan support. Karena digitalisasi ini sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi”, ujar H. Fahmi menutup pembicaraan sekaligus berterima kasih karena telah disambut dengan baik, dan telah mendapatkan struktur informasi yang cukup untuk dilanjutkan oleh pihak teknis.(Uzi)
