Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menyambut baik atas kedatangan tim audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dipimpin langsung oleh Bayu Harry Putranto baru-baru ini.
Jajaran tim audit BPK RI perwakilan Kalteng melaksanakan rangkaian audit terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barut untuk 2020 lalu.
Dalam kegiatan audit tersebut menghadirkan sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barut yang akan menjadi barometer dalam pengambilan data, karena mana bahwasanya terlebih dahulu tim diterima Bupati Barut, H Nadalsyah yang didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra dan Sekretaris Daerah, Ir H Jainal Abidin bertempat di ruang kerja Bupati Barut.
Bupati Nadalsyah menyambut baik atas kedatangan jajaran tim auidt BPK RI perwakilan Kalteng dan berharap dalam pertemuan yang akan dilaksanakan tersebut dapat memberikan penjelasan-penjelasan kepada para kepala perangkat daerah terkait data dan informasi yang nantinya akan diminta dan dibutuhkan oleh jajaran tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng tersebut.
“Dalam pemeriksaan ini, tentu kami akan sampaikan kepada kepala perangkat daerah agar nantinya dapat segera memberikan data dan informasi yang akurat dan valid dengan sesegera mungkin,” tukas Bupati Barut, H Nadalsyah.
Bupati Barut H Nadalsyah, optimis dan sangat berharap agar dalam LKPD Kabupaten Barut Tahun 2020 lalu dan mampu meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut-turut .
“Untuk itu, kami sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten Barut mampu meraih Opini WTP untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut dan dapat dipertahankan sebagaimana harapan semua pihak,” pinta Bupati Barut, H Nadalsyah.
Ketua tim audit BPK RI perwakilan Kalteng, Bayu Harry Putranto memaparkan, bahwa kedatangannya bersama jajaran tim audit untuk melakukan pemeriksaan secara detail adalah sebagai upaya tindak lanjut penyerahan LKPD Unaudited yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Barut baru-baru ini.
Lebih lanjut Bayu Harry Putranto, bahwa dari hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada kepala para kepala perangkat daerah yang menjadi barometer pemeriksaan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi terkait permintaan data dan informasi oleh iim yang akan bekerja selama 30 hari hingga tanggal 6 Mei 2021 yang akan datang.(Uzi)