Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Dalam upaya persiapan dan langkah antisipasi menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan rapat koordinasi di Aula Kesbangpol lantai 2 pada Rabu (26/2/2025).
Rapat ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Barito Utara, Rayadi, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Camat Teweh Tengah, Camat Teweh Baru, Kasat Intelkam Polres Barito Utara, perwakilan Kejaksaan Negeri, Satpol PP, Sub Denpom, serta unsur dari Kodim 1013/Mtw.
Kaban Kesbangpol, Rayadi, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat vital guna menjamin pelaksanaan PSU yang aman, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami mengundang seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menyusun strategi pengamanan dan pencegahan potensi permasalahan di lapangan,” ujar Rayadi.
Selain itu, Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari menyampaikan bahwa pasca putusan MK, Pemerintah daerah harus mengadakan rapat koordinasi bersama pihak terkait. Ini juga merupakan keinginan kami setelah kembali ke Muara Teweh untuk segera mengadakan rapat koordinasi ini.
Dikatakannya, terkait putusan MK yang dibacakan pada 24 Februari 2025 lalu, ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan. Di mana, sesuai putusan MK tersebut, PSU dilaksanakan di dua kecamatan yaitu Teweh Tengah di Kelurahan Melayu dan Teweh Baru di Desa Malawaken.
“Dengan akan dilaksanakannya PSU, ada beberapa langkah yang harus ditempuh sebelum memasuki tahap pelaksanaan PSU di dua TPS ini. KPU melakukan konsultasi ke KPU RI didampingi KPU Provinsi,” ujar Siska Dewi Lestari.
Lebih lanjut, Ketua KPU Barito Utara menyampaikan kesiapan teknis dalam pelaksanaan PSU, termasuk distribusi logistik dan tata cara pemungutan suara yang sesuai prosedur. Namun, pihaknya juga mempertimbangkan aspek anggaran yang tersedia saat ini.
“Untuk penyelenggaraan PSU ini, sesuai aturan yang ada, kami (KPU-red) memohon kembali kepada Pemerintah Daerah untuk anggaran pelaksanaannya,” katanya.
Sementara itu, pihak Kepolisian dan TNI memastikan dukungan penuh dalam aspek keamanan guna menjaga kondusifitas jalannya PSU.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menjaga kelancaran PSU serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat proses demokrasi di Barito Utara.(Uzi)
