Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengikuti rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi kebijakan Satu Peta. Rakor ini bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) secara virtual yang dilaksanakan di aula Bapeddalitbang, Muara Teweh, Rabu (12/08/2020).
Rangkaian kegiatan rapat dibuka oleh Sekretaris Provinsi Kalteng, Fahrizal Fikri secara virtual yang diikuti langsung oleh kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barut,setelah pembukaan rakor dilanjutkan dengan rapat internal oleh Pemkab Barut dipimpin langsung oleh Kepala BapeddaLitbang Barut, Drs Muhlis.
Kepala BappedaLitbang Barut,Muhlis menyebutkan, kebijakan satu peta adalah arahan strategis dalam mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standard, satu basis data dan satu geosportal.
“Karena dengan adanya satu peta adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun oleh wali data Informasi Geosfasial Tematik (IGT) dari Kementrian/Lembaga/pemerintah Daerah (K/L/P) yang dapat dimanfaatkan bersama (One Map For All). Proses penyusunan satu peta mencakup kegiatan komplikasi, integrasi dan sinkronisasi IGT,” tutunya.
Lebih lanjut Mukhlis mengatakan rakor ini dilaksanakan sesuai arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan pembangunan Nasional. “Ditetapkannya kebijakan satu peta melalui Peraturan Presiden tahun 2016.
Dan merupakan tindaklanjut diterbitkannya paket kebijakan Ekonomi VIII pada tanggal 21 Desember 2015 untuk menjawab permasalahan banyaknya tumpang tindih penggunaan lahan didaerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya kepastian lahan untuk investasi pembangunan.
Dengan satu peta pada peinsipnya bertujuan untuk berbagi data informasi Geospasial antar pemangku kepentingan melalui jaringan informasi Geospasial Nasional untuk mendukung pembangunan Nasional secara utuh.(Uzi)