Muara Teweh, (METROKalteng. com) – Pj Bupati Barito Utara (Barut) Drs, Muhlis secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi (Rakor) ketenagakerjaan se Kabupaten barito Utara, Rabu (18/10/2023) disalah satu aula hotel kota Muara Teweh.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri mewakili Unsur FKPD, Plh Sekda Jufriansyah, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Lapas Kelas IIB, Staf Ahli Bupati Barut, asisten sekda, kepala perangkat daerah, narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng, Kepala BPS Barito Utara, pimpinan perusahaan/BUMN/BUMD, Camat se Barut dan pata undangan.
“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja,” kata Pj Bupati Muhlis saat membuka rakor Ketenagakerjaan.
Terkait dengan tenaga kerja merupakan salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh terhadap proses produksi, untuk itu terkait dengan ketenagakerjaan, khususnya di Kabupaten Barut menjadi perhatian serius Pemkab Barrut, baik terkait dengan pembinaan, pengembangan dan pembedayaannya.
Karena berdasarkan data hubungan industral yang dihimpun sepanjang tahun 2022-2023, bahwa salah satu banyaknya perselisihan hubungan industrial, yaitu ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan tahapan atau forum komunikasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
“Tentu akan berdampak kurang harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja, bahkan dapat menimbulkan kerugian, baik pihak perusahaan maupun pekerja. Untuk itu diharapkan kepada pengusaha dan pekerja lebih memahami prosedur dan kewajibannya tentang norma ketenagakerjaan dan norma prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga angka perselisihan dapat ditekan dan akan terciptanya hubuhan industrial yang harmonis,” tandas Pj Bupati.
Lebih lanjut Muhlis mengatakan disamping permasalahan hubungan industrial, sekarang ini kita juga dihadapkan kepada cukup tingginya angkatan kerja atau pencari kerja di daerah ini. Berdasarkan data tahun 2022 jumlah pencari kerja sebanyak 2.274, sedangkan penempatan atau pemenuhan tenaga kerja sebanyak 527.
“Jadi masih cukup banyak yang masih belum mendapatkan penempatan atau pekerjaan, hal ini merupakan tugas dan tantangan kita bersama bagaimana upaya penciptaan lapangan kerja, menciptakan kompetensi dan prodktifitas tenaga kerja di Kabupaten Barito Utara agar memiliki daya saing yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia kerja,” imbuhnya.
Untuk kesempatan itu juga Pj Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan mensupport sepenuhnya apa yang disusun dan akan diimplementasikan, yaitu proyek perubahan saudara Kepala Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II angkatan XXIX BPSDM Kemendagri tahun 2023 yang berjudul “Strategi peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Barut“, sebutnya.
Dikatakan Pj Bupati dengan adanya pelatihan berbasis kompetensi dan produktifitas serta pemagangan dalam negeri (PDN) yang sebentar lagi akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atara Disnakertranskop UKM Kabupaten Barut dengan beberapa perusahaan di daerah ini.
“Saya harapkan, Pemkab Barito Utara melalui Disnakertranskop UKM Kabupaten Barito Utara dengan beberapa perusahaan di daerah ini mampu menjalin dan menciptakan sinergi dan kolaborasi yang harmonis,” tandas Pj Bupati Muhlis.
Sehingga diharapkan bersama dapat tercapai secara optimal, baik terkait dengan peningkatan komptensi dan produktifitas tenaga kerja maupun penciptaan lapangan pekerjaan yang akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Barut. (Uzi)
