Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Berjumlah sebanyak 884 orang di wilayah Kabupaten Barito Utara (Barut) yang menerima bantuan sosial program perlindungan dan jaminan sosial Pemerintah Kabupaten Barutvtahun 2023 ini.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Disos PMD Barut), Suparmi A Aspian melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil pada Dinas Sosial PMD, Nor Ratna Kumala Dewi menyebutkan, ada sekitar 884 orang yang menerima bantuan sosial program perlindungan dan jaminan sosial dari Pemkab Barut.
“Sehingga pada hari ini kami sampaikan bahwa bantuan sosial bersyarat ini diberikan kepada masyarakat, keluarga atau warga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan ini merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar bidang sosial,” ujar Nor Ratna Dewi.
Adapun semua data yang menerima bantuan paket sembako ini terdiri dari gelandang dan pengemis sebanyak 75 orang, binaan Lapas/Bapas sebanyak 25 orang, Lanjut usia sebanyak 333 orang, penyandang disabilitas sebanyak 421 orang. Serta anak terlantar sebanyak 30 orang.
“Sehingga jumlah total penerima yang manfaat sebanyak 884 orang, dengan total anggaran sebesar Rp1.039.871.600,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Barut tahun anggaran 2023,” tandasnya.
Untuk kesempatan itu juga Kabid Rehsos, Nor Ratna Dewi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruhh pihak yang terlibat dan yang telah mempersiapkan diri hingga terlaksananya acara dan kegitan pada hari ini.
“Untuk itu saya juga memohon maaf apabila didalam penyelenggarannya ada hal-hal yang kurang berkenan,” pungkasnya.
Sebab sebelumnya, Pj Bupati Barut menungkapkan, peranan pendamping sosial dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap jalannya penyaluran bantuan sosial dan program lainnya sangat memiliki peranan yang sanga vital.
“TKSK dan pendamping PKH memastikan keluarga penerima manfaat telah mendapatkan bantuan sosial tersebut agar dapat membantu meringankan beban pengeluaran sehari-hari akibat dampak inflas,” kata Pj Bupati dalam sambutan tertulisnya yang sampaikan Kadis Sos PMD Barut, Suparmi.
Dengan demikian ujar dia tidak menutup kemungkinan adanya pengaduan keluarga penerima manfaat atau masyarakat karena merasa tidak mendapat undangan untuk penyaluran tersebut, maka disini juga pendamping sosial harus dapat memberikan penjelasan terkait kriteria PPKS penerima bantuan sosial agar tidak terjadi ketidakpuasan dan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat Barut.
“Untuk itu, saya berharap semoga dengan adanya penyaluran bantuan sosial ini dapat meringankan beban hidup masyarakat dan membantu penerima manfaat yang merupakan pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS),” jelas Pj Bupati Barut, Drs Muhlis.(Uzi)
