Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Dalam upaya penanggulangan kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tapi juga merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat untuk melakukan antisipasi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Kadis DLH Barut) Ir Suriawan Prihandi MP, di Muara teweh menyebutkan, soal pencegahan dan penanggulangan Karhutla hendaknya harus dilaksanakan secara sinergitas oleh semua pihak baik pemerintah, swasta dan komponen masyarakat sebagaimana instruksi Presiden RI Nomor11 tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Isi dari instruksi Presiden RI tersebut lanjut Suriawan ditujukan kepada bupati/walikota agar melakukan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing dengan dibantu TNI dan Polri dan para pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan pencegahan Karhutla.
“Prediksi BMKG Muara Teweh bahwa puncak kemarau akan terjadi pada di bulan Agustus-September dengan kondisi lebih kering dari tahun 2018 lalu. Oleh karena itu diperlukan kewaspadaan lebih tinggi dari instansi terkait serta peran masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya beberapa waktu lalu Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Barito Utara, TNI dan Polri serta para pengusaha dibidang perkebunan, pertambangan dan HPH di wilayah Kabupaten Barito Utara untuk ikut perperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara dan Kalimantan tengah pada umumnya.
Dikatakan Nadalsyah, dalam pencegahan Karhutla masyarakat dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar. “Prioritas kegiatan pencegahan melalui patroli terpadu dan deteksi dini hotspot, secara tanggap menangani bila muncul hotspot, segera lakukan pemadaman jika api telah terdeteksi,” imbuhnya.
Bencana kebakaran hutan dan lahan adalah merupakan bencana yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia khususnya di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan, termasuk juga di wilayah Kabupaten Barito Utara. Dan bahkan menjadi isu nasional.(Uzi)