Palangka Raya, (METROKalteng.com) – Libur sekolah untuk pelajar SMA, SMK, dan SLB di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit diperpanjang mulai tanggal 23 sampai dengan 28 September 2019. “Dari hasil pertimbangan rapat yg dipimpin pak Sekda bersama Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan serta beberapa pejabat
Jakarta, (METROKalteng.com) – Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, pemerintah daerah merupakan pihak pemberi izin lingkungan yang harusnya ikut mengawasi aktivitas perusahaan yang dapat merusak lingkungan. “Konteksnya kan sangat jelas, siapa pemberi izin, dia berkewajjban melakukan pengawasan karena izin itu kan alat pengawasan dan pemberi izin ini harus melakukan pengawasan,” kata Rasio
Jakarta, (METROKalteng.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan Imam Nahrawi (IMR) Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019 dan Miftahul Ulum (MIU) Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai Tersangka atas pengembangan penanganan perkara dugaan suap terkait Penyaluran Bantuan kepada KONI Tahun Anggaran 2018. “Perkara ini berawal dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 18 Desember
Pekanbaru, (MRTROKalteng.com) – Menteri LHK mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ratas ini dilakukan di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin, (16/09/2019). Arahan Presiden Jokowi untuk penanganan karhutla adalah meminta perangkat negara untuk bangun kerjasama yang solid dalam penanganan karhutla. Hal yang menjadi sorotan Presiden
Jakarta, (METROKalteng.com) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan upaya penegakan hukum di daerah rawan Karhutla. Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini menjadi bidang kerja dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK melalui Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Jakarta, (METROKalteng.com) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim sistem pendidikan di lingkungan sekolah Katolik telah memenuhi sebagian unsur pendidikan penguatan karakter (PPK) yang bakal diterapkan pemerintah. Oleh sebab itu, Muhadjir mengungkapkan ada rencana untuk mengadopsi metode pendidikan lembaga pendidikan Katolik untuk diaplikasikan dalam kebijakan PPK di lingkungan sekolah umum. “Misal, penyelenggaraan boarding school.
Jakarta, (METROKalteng.com) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan dana sebesar Rp2,85 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi dan Rp1,5 triliun untuk BOS kinerja untuk sekolah yang berkinerja baik. “Tahun ini, kami menganggarkan Rp2,85 triliun untuk BOS afirmasi. Bantuan ini diperuntukkan bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Mendikbud
Palangka Raya, (METROKalteng.com) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga saat ini telah menyegel lahan kebakaran milik 9 perusahaan pemegang izin konsesi di Kalteng. Areal yang disegel itu terdiri dari 7 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 2 perusahaan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedangkan luas areal yang terbakar mencapai 2.906,8 Ha. “Dari 9 Perusahaan
Jakarta, (METROKalteng.com) – Pemerintah akan memperkuat pengawasan dana BOS sehingga tidak lagi mengandalkan inspektorat daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan hal itu di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR di gedung DPR Jakarta, kemarin. “Sebetulnya tugas inspektorat daerah yang paling bertanggung jawab. Namun, kami sudah ada pembicaraan dengan Ibu Menteri
Jakarta, (METROKalteng.com) – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah melakukan penyegelan terhadap 42 perusahaan di lima provinsi, yang sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu dilakukan usai melakukan pengawasan dan pemantauan di lima provinsi sejak Juli-Agustus lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, lima provinsi yang