Jakarta,(METROKalteng.com) — Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menegaskan lokasi ibu kota baru belum ditentukan. Ia sekaligus mengkoreksi pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa lokasi ibu kota baru berada di Kalimantan Timur.
Ia mengklaim pernyataannya menyebutkan Kalimantan Timur sebagai salah satu alternatif, di samping Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. “Alternatifnya, kan kemarin itu antara lain sudah saya koreksi. Itu salah kutip saja,” ujarnya, Jumat (23/08/2019) dikutif dari cnnindonesia.com
Saat ini, lokasi ibu kota baru dalam proses studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ia meminta masyarakat untuk menunggu hasil studi itu.
“Masih ada dua studi lagi dan itu dikerjakan oleh Bappenas, saya tidak ikut rapat terakhir, saya tidak tahu studi apa yang dikerjakan Bappenas. Setelah studi itu lengkap baru Presiden Joko Widodo akan umumkan,” katanya.
Terkait lahan, pada tahap awal pembangunan ibu kota baru dibutuhkan tanah seluas 300 ribu hektare (ha) untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti gedung pemerintah, sarana publik, dan sebagainya. Namun, ia kembali lagi menegaskan lokasi ibu kota belum diputuskan.
“Sampai dengan sekarang belum diputuskan. Alternatifnya masih tetap Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur,” jelasnya.
Sebelumnya ia memastikan lokasi ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur. “Iya Kalimantan Timur, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana ya belum,” terang Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/08/2019).
Menanggapi munculnya nama Kalimantan Timur, Presiden Jokowi tak membantah. Namun, ia mengatakan masih menunggu satu sampai dua kajian terkait pembangunan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta itu.
“Akan kami umumkan pada waktunya, masih menunggu kajian, tinggal satu, dua kajian yang belum disampaikan kepada saya,” tegas Jokowi.
Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan sudah disampaikan Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah mengestimasi setidaknya dibutuhkan biaya sekitar Rp323 triliun sampai Rp466 triliun untuk membangun ibu kota baru.
Kendati begitu, pemerintah memastikan uang negara yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru hanya sebesar Rp93 triliun.(Net/MK)
