Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Bupati H Nadalsyah secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja (Raker) Pemerintahan dan Pembanguan Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab-Mura) Tahun 2023.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekretaris daerah Drs Muhlis, Unsur FKPD , Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Teweh, bertempat di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Selasa (7/2/2023).
Pada momen kegiatan tersebut turut hadir juga, Wakil Ketua I dan II beserta Ketua Komisi DPRD, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Barito Utara serta undang lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Nadalsyah mengatakan, kegiatan rapat kerja ini merupakan agenda yang penting dan strategis karena merupakan sarana untuk silaturahim sekaligus memantau dan mengevaluasi kembali sejauh mana keberhasilan maupun kendala yang kita hadapi di dalam pelaksanaan tugas yang telah kita laksanakan pada tahun 2022 lalu.Kegiatan yang digelar ini sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun 2023.
“Karena keberhasilan dan prestasi pembangunan di kabupaten Barut dari masa ke masa yang kita rasakan semakin menuju ke arah yang lebih baik,” tandasnya.
Oleh sebab itu, program-program dan kegiatan yang selama ini sudah baik, patut kita pertahankan dan bahkan ditingkatkan. Demikian pula hal-hal yang masih kurang sempurna. “Mari kita kaji dan perbaiki bersama untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan ke depannya,” tutur orang nomor satu di Barut.
Dikatakannya, bahwa ada beberapa hal penting akan di sampaikan diantaranya yaitu, pada tahun 2022 lalu terjadi inflasi secara nasional yang menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan, berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) provinsi kalimantan tengah (Kalteng), kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalteng yang mengalami inflasi adalah Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun Kabupaten Barut juga akan terdampak, mengingat kedua kabupaten dan kota adalah merupakan daerah yang menjadi tolak ukur inflasi untuk wilayah Kalteng.
Berpedoman dengan arahan presiden pada rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forkopimda tahun 2023 yang bertajuk “penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi” pada tanggal 17 januari tahun 2023 lalu yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Babupaten Bogor, perlu kita perhatikan bersama bahwa perlu adanya kewaspadaan terhadap krisis keuangan dan pengendalian inflasi di wilayah masing-masing dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengantisipasi timbulnya inflasi.
Berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahun 2022, laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2022 dan laporan standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2022 lalu.
“Untuk itu, saya meminta untuk saudara-saudara kepala perangkat daerah agar segera menyelesaikan laporan-laporan terkait dengan LKPJ dan SPM,” ujarnya.
Sehingga upaya untuk penyelesaian tanggunjawab LKPD benar-benar cermat, teliti dan akurat terutama di dalam pengisian indikator kinerja kunci (IKK Outcome dan Output) dengan memperhatikan hasil agregat capaian kinerja setiap urusan, termasuk kelengkapan data pendukungnya.
“Nantinya hal tersebut akan di reviu lebih dahulu oleh inspektorat Kabupaten Barilut dan selanjutnya dievaluasi lagi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah Provinsi Kalteng,” ujarnya. (Uzi)
