Muara Teweh, (METROKalteng.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara (Sekda Barut) Ir H Jainal Abidin mengatakan agar terwujudnya sinkronisasi antara lalu lintas angkutan jalan dengan lalu lintas angkutan sungai serta meminimalisasi hambatan berlayar disepanjang sungai Barito dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, perlu adanya pembentukan pos pengawassan terpadu.
“Dalam pembentukan pos pengawasan terpadu ini yang menjadi kendala di daerah kita belum adanya petugas syahbandar atau KSOP sebagai pemegang fungsi keselamatan berlayar,” kata Sekda H Jainal Abidin saat mengikuti rakor dan sinkronisasi antara lalu lintas angkutan jalan dengan lalu lintas angkutan sungai serta meminimalisir hambatan berlayar disepanjang sungai Barito dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, di aula BappedaLitbang, Rabu (11/11/2020).
Lantaran belum tersedianya anggaran dalam APBD kabupaten Barut, baik untuk pembangunan pos, pengadaan fasilitas pendukung, biaya operasional dan juga honor bagi tim.
Tuujuan dibentuknya pos pengawasan terpadu tersebut adalah untuk meningkatkan jam operasional untuk melintas jembatan KH Hasan Basri dari 12 jam ke 18 jam atau 24 jam khusus untuk mendukung lancarnya arus lintas angkutan emas hitam.
“Maka semua biaya yang ditimbulkan atas pembentukan pos tersebut menjadi tanggung jawab para pengguna jasa, sementara dari Pemkab Barut yang hanya menyiapkan lokasi dan personil,” imbuh Sekda H Jainal Abidin.
Untuk itu ditekankan agar dilakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nomor 8/2015, karena terdapat beberapa pasal yang perlu disesuiaikan dengan perkjembangan lalu lintas angkutan.
“Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tentu saja merupakan faktor-faktor yang menimbulkan hambatan bagi lalu lintas angkutan di sungai Barito yang perlu kita bicarakan bersama agar dapat mewujudkan lalu lintas angkutan sungai yang aman, lancar dan murah di sungai Barito khususnya di Kabupaten Barut,” tutup Sekda H Jainal Abidin. (Uzi)
